Home / Cilegon / BPTD Wil VIII Prov Banten: Sosialisasikan Penegakan Hukum ODOL Bagi Kalangan Industri

BPTD Wil VIII Prov Banten: Sosialisasikan Penegakan Hukum ODOL Bagi Kalangan Industri

Seputarcilegon.com – Sosialisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum (Gakum) Over dimensi dan Over Loading (ODOL) Angkutan Barang, yang di Selenggarakan Oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten, di Hotel Royal Krakatau, di Hadiri sekitar 120 Tamu Undangan dari Kalangan dan Pelaku Industri, Selasa 4 september 2018.

Tujuan di Adakannya Sosialisasi Tersebut Untuk Memberikan Pemahaman dan Penanganan Permasalahan ODOL oleh Kementrian Perhubungan cq. Direktorat Jendral Perhubungan Darat. Sehingga dapat di Capai Kesamaan Persepsi dan Terwujudnya Perbaikan atas Permasalahan yang Timbul dari Persoalan ODOL selama ini.

Dalam Sosialisasi tersebut BPTD Wil VIII Banten Mengundang Narasumber dari Direktorat Jendral Perhubungan Darat yaitu, Direktur Prasarana Perhubungan Darat, Direktur Angkutan dan Multimoda, Direktur Pembinaan dan Keselamatan Serta Kabareskrim POLRI.

Kepala Biro Korwas PPNS Bareskrim Brigjen. Pol Dr. Nasib Simbolon saat Wawancara dengan seputarcilegon.com Mengatakan, Sosialisasi ini Merupakan Penguatan sinergitas Antara Penyidik Polri dengan Penyidik PNS perhubungan Darat,

” Terkait Kompetensi Kita Sebagai Korwas itu ya, sebagai Jembatan arti lah. Jembatan arti dalam Rangka Penguatan Sinergitas Antara Penyidik Polri dengan PPNS perhubungan Darat. Disini Kita Hadir untuk Merekontruksikan Peristiwa Hukum, Apakah dia untuk Admistrasi atau Pidana atau Perdata itu aja sih, Untuk Penguatan Saja.” Tegasnya.

Selanjutnya, terkait dengan Penegakan Hukum ODOL Ini Nasib Simbolon (Korwas) Berharap, Semuanya Bisa Bersinergi dengan Baik,

” Kita Ajak Semua Steakholder itu Marilah Bersinergi dengan Baik, Supaya Tujuan daripada Penegakan Hukum itukan Dapat Mendukung Pembangunan Nasional.” Ujar Nasib.

Masih dalam Kesempatan dan ruang yang Sama Direktorat Prasarana Perhubungan darat juga Menjelaskan Bahwa, ” Pengawasa dan Penindakan Hukum ODOL di Lakukan dengan Melihat Daya Dukung Jalan, Sehingga di Lakukan Pembatasan Daya Angkut Barang (Penindakan ODOL), Pelaksanaan ODOL ini di Lakukan di UPPKB maupun di Jalan dengan Menggunaka Alat Timbang Portable yang sudah di Atur UU no 22 thn 2009.” terangnya.

Waktu Pengawasan dan Penindakan ODOL di Berikan Masa toleransi 6 bulan hingga 1 tahun ke depan terhitung 1 Agustus 2018 dan Akan Selalu di Lakukan evaluasi setiap Bulan.( Wawan)

Baca juga

Pendampingan Sosialisasi dan Bimtek RTLH 2018

Seputarcilegon.com – Dinas Sosial(Dinsos) Kota Cilegon, Melakukan Acara Kegiatan Pendampingan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Rumah …