Home / Cilegon / Ketum BMPP Minta Tindak Tegas Debt Collector Nakal

Ketum BMPP Minta Tindak Tegas Debt Collector Nakal

Cilegon – Salah seorang warga Cilegon, Fandi Hermawan (26) mengadukan tindakan tidak adil dari Debt Collector yang mengambil unit kendaraan sepeda motor kepada Lembaga Swadaya Masyarakat, Banten Monitoring Perindustrian dan Perdagangan (LSM – BMPP)

Informasi yang di dapat, 3 Debt Collector menyambangi rumahnya, di Perumahan Grand Pesona Kota Cilegon, Dan menarik motor Honda Beat daraan oleh Debt Collector perusahaan Leasing Federal International Finance (FIF), yang dikarnakan telah menunggak angsuran selama 5 bulan

Fandi mengatakan, Pihaknya bukan tidak mau melakukan penunggakan bayaran, namun dikarnakan persoalan ekonomi pihaknya untuk beberapa bulan ini belum dapat melakukan pembayaran.

“Sebelumnya saya tidak pernah menunggak, namun beberapa bulan belakangan perekonomian saya mengalami masalah, sehingga belum dapat melakukan pembayaran,” katanya

Atas tindakan penarikan tersebut, Fandi mengaku sangat kaget dan panik, kendaraan yang selama ini gunakan untuk mencari nafkah, akhirnya menghambat kegiatannya.

“Saya sangat kaget diceritain ibu saya, ketika motor tersebut sedang dipakai adik bersama ibu saya diikuti 3 orang laki-laki dibelakang sampai datang ke Perum Grand Pesona tempat orang tuanya” kata Fandi, menceritakan kepada awak media, Senin, (07/05/2018).

Lebih lanjut Fandi menceritakan, ketiga orang Debt Collector dalam pengambilan unit kendaraan tidak bisa menunjukan BSTK (Biaya Surat Tarik Kendaraan) dan surat tugas dari pihak FIF. Pihak Debt Collector hanya menunjukan surat Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan (BAPKP) Perjanjian Pembiayaan Dengan Nomor : Kosong, itupun saya disuruh tanda tangani surat tersebut,

“Saya dikasih waktu 5 hari, sama Deb Collector untuk melunasi atau membayar angsuran kredit kendaraan atau datang langsung kekantor FIF Cilegon temui Pak Heru” Ceritanya

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP LSM BMPP Deni Juweni sangat mengecam atas kejadian penarikan unit kendaraan yang mengalami tunggakan tersebut, seharusnya pihak perusahaan leasing FIF sudah tidak diperbolehkan lagi, menggunakan jasa Debt Collector untuk penarikan kendaraan.

“Satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit yang telah didaftarkan ke fidusia adalah pihak kepolisian, bukannya Debt Collector,” kata pria yang akrab di sapa Kang Jen Ketum DPP LSM BMPP, saat ditemui awak media dikantornya.

Lebih lanjut, Deni Juweni pria yang akrab disapa Kang Jen menjelaskan dengan alasan apapun penarikan kendaraan itu tidak bisa dibenarkan oleh Debt Collector, karena semua sudah diatur Fidusianya.

“Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 Tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2012, termasuk juga diatur pada Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia,” terangnya.

Menurut, Kang Jen, tindakan yang dilakukan leasing FIF melalui Debt Collector atau dalam bahasa lapangannya Matel (Mata Elang) yang mengambil secara paksa kendaraan dijalan, merupakan tindak pidana perampasan. Jika pengambilan dilakukan dirumah, merupakan tindak pidana pencurian. Mereka para debt collector bisa dijerat dengan Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3 & 4 junto.

“Jika kendaraan anda akan ditarik leasing, mintalah surat perjanjian fidusia dan sebelum ada surat fidusia tersebut jangan bolehkan penagih membawa kendaraan anda jika tetap ditarik atau dirampas ditengah jalan atau dirumah itu sudah jelas akan dijerat Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3 & 4 junto,” Tutupnya.(Wan)

Baca juga

PT KPMS  Lakukan Kerja Bhakti Di Krenceng

Cilegon – PT Krakatau Posco Maintenance Service (KPMS), Pagi ini Melakukan kerjabakti membersihkan sampah di …