Home / Cilegon / Kasdim : Ingatkan ASN Kodim 0623/Cilegon, Jangan Coba-Coba Berpolitik Praktis

Kasdim : Ingatkan ASN Kodim 0623/Cilegon, Jangan Coba-Coba Berpolitik Praktis

Foto Profile : Saat Kasdim 0623/Cilegon Pimpin Rapat Di Aula Makodim

CILEGON (CSC) – Kepala Staf Distrik Militer (Kasdim 0623/Cilegon) Mayor Inf. Dudi Dwiriadi pimpin rapat Sosialisasi Netralitas ASN Kodim 0623/Cilegon di Aula Tengah Makodim pada pukul 16:00 WIB dan dihadiri sekitar 11 peserta, Jumat (5/1/2018). Mayor Inf. Dudi Dwiriadi mengingatkan, aparatur sipil negara (ASN) Kodim 0623/Cilegon harus netral dan hanya berpolitik pasif dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 & Pilpres 2019. Ada sanksi bagi ASN yang melanggar ketentuan tersebut.

Foto Profile : Peserta Rapat “Para ASN Kodim 0623/Cilegon.”

“Agar Para ASN Kodim 0623/Cilegon wajib mengetahui & melaksanakan fungsi dan tugas nya masing-masing khususnya dalam pelaksanaan politik praktis dlm pilkada 2018 & Pilpres 2019, dimana sangat dilarang untuk terlibat secara aktif untuk berpolitik aktif baik dalam kampanye sebagai Tim sukses, Balon/Cabalon dalam pilkada ataupun dalam kancah perpolitikan baik pilkada 2018 ataupun Pilpres 2019.” Paparnya.

Kasdim 0623/Cilegon Mayor Inf. Dudi Dwiriadi menghimbau, Waspadai & hindari hal-hal yang dapat menciderai Netralitas ASN Kodim 0623/Cilegon seperti penggunaan sarana satuan dalam pilkada 2018 ataupun Pilpres 2019 seperti Randis atau sarana lainnya, Gunakan hak pilih sesuai aspirasi dan peraturan yang berlaku, Imbaunya.

Menurut Mayor Inf. Dudi Dwiriadi, ada sanksi Berat bagi ASN apabila terbukti berpihak pada salah satu pasangan calon di Pilkada, Entah itu sebagai juru kampanye maupun tim sukses. Selain itu, ia juga menegaskan ketentuan pelarangan menggunakan fasilitas negara & satuan seperti mobil dinas dan kantor Pemerintahan untuk kepentingan salah satu calon.

“Ada tahapan (sanksi) yang berjenjang. apakah dia langsung jadi jurkam, apakah dia langsung jadi tim sukses untuk membagi sembako, misalnya, atau menggunakan mobil dinas untuk kampanye atau kepala daerah mengizinkan kantor pemerintahan untuk pasangan calon tertentu,” kata Kasdim 0623/Cilegon.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sanksi bagi PNS mulai dari teguran lisan, penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat, hingga pemberhentian secara tidak hormat.(Dam_Iraz/M)

Baca juga

Warga Ciwandan Sikapi Polusi Udara Dari Industri

Cilegon – Pertumbuhan industri di kecamatan Ciwandan, selain membawa dampak posivif bagi masyarakat, akan tetapi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *