Home / Berita Utama / 3 Organisasi Wartawan Cilegon Heran dengan Surat Panggilan Polda Banten

3 Organisasi Wartawan Cilegon Heran dengan Surat Panggilan Polda Banten

Seputarcilegon.com – Tiga Organisasi Wartawan yang ada di Wilayah Kota Cilegon, di Antaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Cilegon, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korwil Cilegon, serta Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Heran dengan pemanggilan Salah satu Wartawan faktabanten.co.id oleh Kepolisian Daerah (Polda) Banten, 13 Juli 2018.

Bermula saat Asep menulis Berita terkait pelaporan adanya dugaan penyelewengan di salah satu proyek pengembangan di salah satu perusahaan di Kota Cilegon, 9 April 2018 lalu.

Menurut Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Cilegon Adi Adam, Menyayangkan Bahwa pemanggilan oleh Polda Banten terhadap wartawan Asep menyangkut pemberitaan, harus mengikuti mekanisme Pada Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999.

“Harusnya pihak Kepolisian bisa menyikapi persoalan ini dengan mengacu pada UU 40 tahun 1999,” ujarnya, Jumat (27/7/2018).

Terkait penyelesaian sengketa pemberitaan, Mekanismenya bisa diselesaikan melalui dewan pers sebagai lembaga yang terlegitimasi untuk mengurusi hal tersebut.

“Seharusnya, pihak yang merasa dirugikan bisa menggunakan hak jawabnya, untuk membantah pemberitaan yang dirasa merugikan,” Ucap Adi.

Lebih lanjut Adi Adam Menuturkan, pihak kepolisian Juga sepatutnya mempertimbangkan aspek kemerdekaan pers dengan memperhatikan pasal-pasal di Undang-undang Pers.

Asep di panggil Pihak Kepolisian karena dugaan melanggar pasal di UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bersamaan dengan PWI Kota Cilegon, Perwakilan IJTI Banten, Anggit Gunadi, juga menganggap pemanggilan terhadap wartawan Asep salah kaprah, mengingat ada undang-undang pers yang seharusnya menjadi dasar proses hukum.

“Kebebasan pers ini sudah dijamin undang-undang, ITE ini seharusnya tidak dulu dilakukan jika si wartawan telah memenuhi kaidah jurnalistik dalam penulisannya,” tutur Gunadi.

PWRI Kota Cilegon juga Ambil Sikap atas adanya pemanggilan tersebut. Menurut Sekretaris PWRI Kota Cilegon, Lidiya, bahwa Jikapun kasus tersebut masuk ranah hukum polisi meski berpegang pada UU 40 tahun 1999 tentang Pers dan MOU antara Polri dan Institusi wartawan.

“Mekanismenya kan ada di undang-undang pers,” jelasnya.

Sementara itu, Asep menjelaskan jika terkait pemberitaan tersebut dirinya telah memenuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

“Secara etika saya telah melakukan prosedur termasuk mengkonfirmasi pihak terkait,” ungkapnya.

Ia juga mengaku telah beritikad memberikan ruang jawab bagi pihak yang merasa dirugikan tersebut untuk mengklarifikasi pemberitaan.(*/Wan)

Baca juga

Ketua PWI Kota Cilegon Besok di Tentukan

CILEGON – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Cilegon besok siang, Sabtu (14/7/2018) pada pukul 13:00 …